Peretas PDNS Sebut Pemerintah Perlu Perkuat Keamanan Siber, Pakar: Integritas Menkominfo Jatuh

Jakarta, NU Online

Kelompok peretas Brain Cipher yang mengaku bertanggung jawab atas serangan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) mengumumkan akan memberikan kunci enkripsi data tersebut secara cuma-cuma tanpa meminta tebusan.

"Hari Rabu ini (besok), kami akan merilis kunci enkripsi (PDNS) secara gratis," ujar Brain Cipher dikutip dari akun media sosial X @stealhtmole_int, Selasa (2/7/2024). 

Dalam unggahan tersebut, Brain Cipher menyebut bahwa perilisan kunci enkripsi secara gratis bertujuan untuk membuktikan bahwa pemerintah Indonesia perlu memperkuat keamanan siber dengan merekrut sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.

"Kami harap serangan kami membuat pemerintah sadar bahwa mereka perlu meningkatkan keamanan siber mereka, terutama merekrut SDM keamanan siber yang kompeten," tulisnya.

Pakar Siber dari Badan Pengembangan Inovasi Strategis Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (BPIS PBNU) Robin Syihab menilai sikap yang dilakukan Brain Chiper telah melucuti integritas kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

"Awalnya mungkin untuk cari uang, tapi kemudian kasihan karena banyak pelajar yang kehilangan beasiswa atau bisa juga karena tujuan lain untuk menjatuhkan kredibilitas atau reputasi Menkominfo," kata Robin kepada NU Online, Selasa (2/7/2024).

Atas insiden serangan siber yang telah merugikan sejumlah sektor meliputi imigrasi dan pendidikan tersebut, Robin menekankan pentingnya meritokrasi dalam penempatan pejabat tinggi, utamanya di bidang keamanan siber.

"Kalau pucuk kepemimpinannya tidak kompeten dalam bidangnya, ya pada akhirnya pekerjaan ini hanya di-sub-sub kan sampai orang yang tidak begitu mengerti," kata Robin.

"Kita perlu sekali kepemimpinan yang meritokrasi pada khususnya di Kemkominfo ini, karena biasanya orang yang mengerti teknologi, dia juga akan mengambil staf khususnya (stafsus) yang mengerti teknologi juga," tambahnya.

Ia bahkan menilai perlunya perombakan pejabat baik di kementerian dan instansi terkait yang bertanggung jawab atas kegagalan sistem pengamanan data nasional.

"Ganti semua pejabat yang bertanggung jawab atas kegagalan sistem ini diganti semua dengan yang lebih kompeten. Jadi, berbasis meritokrasi," tutur dia.

"Karena kalau ini tidak dilakukan, saya jamin pasti suatu saat akan terjadi lagi," imbuhnya.

Ia juga menyoroti insiden ini sebagai bentuk maladministrasi pemerintah.

"Itu mutlak maladministrasi pemerintah. Jadi kelalaian pemerintah. Kalau banyak yang bilang itu serangan state actor, saya ragu. Saya lebih percaya kalau itu kecerobohan dari penyelenggaranya," jelasnya.